topmetro.news – Dua minggu usai melakukan rotasi pimpinan organisasi perangkat daerah, Gubsu Edy Rahmayadi melalui tim pansel, membuka seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprovsu. Pendaftaran peserta seleksi sudah dibuka terhitung Selasa (21/5/2019).
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu Abdullah Khoir Harahap mengatakan, seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemprovsu sudah mendapat persetujuan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Yaitu melalui surat No: B-1657/KASN/5/2019, pada tanggal 20 Mei 2019.
“Ada sebanyak 16 JPT (Eselon II) yang akan diisi melalui seleksi terbuka kali ini. Mulanya ada 15 jabatan. Tetapi karena Pak Jumsadi sudah mengajukan diri menjadi widya swara utama di BPSDM dan mengingat mau pensiun juga tahun ini, makanya termasuk ikut yang dilelang,” ujarnya didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprovsu M Fitriyus saat memberi keterangan pers di Kantor Gubsu, kemarin sore.
Kriteria Jabatan Pimpinan Tinggi
Ada pun ke-16 Jabatan Pimpinan Tinggi yang bakal diisi tersebut yakni: Inspektur, Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Diskominfo, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof dr Muhammad Ildrem, Kabiro Umum dan Perlengkapan, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan, dan Kepala Biro Hukum.
Kata Khoir, ada perbedaan sistem seleksi JPT kali ini dibanding seleksi sebelumnya. Yaitu boleh diikuti oleh aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia. Sebelumnya hanya bisa diikuti ASN di pemkab/pemko se-Sumut. Selain itu, bagi pejabat eselon II Pemprovsu yang sekarang nonjob akibat mutasi tempo hari, diperkenankan untuk ikut seleksi terbuka tersebut.
“Kali ini teman-teman eselon III yang sudah tiga tahun menjabat, juga boleh ikut lelang. Pertama berstatus sebagai PNS, berusia paling tinggi 56 tahun pada saat dilantik. Paling rendah menduduki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) untuk pelamar eselon II A. Dan paling rendah menduduki pangkat IV/a untuk pelamar eselon II B. Lalu sedang atau pernah menduduki JPT Pratama. Atau sedang/pernah menduduki jabatan administrator (eselon III) atau jabatan fungsional yang dipersamakan dengan jabatan administrator paling singkat dua tahun untuk eselon III A, dan paling singkat tiga tahun untuk eselon III B,” paparnya.
Komposisi Panitia Seleksi
Fitriyus dalam kesempatan itu menambahkan, pendaftaran seleksi ini sudah dibuka sejak 21 Mei sampai 29 Mei 2019 dan 10-17 Juni 2019. Seleksi tahap pertama (administrasi) dilakukan 18-21 Juni 2019. Pengumuman hasil seleksi tahap pertama administrasi pada 22 Juni 2019. Seleksi tahap kedua yakni penulisan makalah pada 25 Juni 2019. Lalu pengumuman hasil penulisan makalah pada 3 Juli 2019.
“Kemudian untuk seleksi tahap ketiga yakni tes asesmen pada 8-9 Juli 2019. Lalu wawancara pada 15 Juli 2019 sampai dengan selesai. Bagi peserta yang ingin mengetahui informasi lebih rinci tentang tahapan seleksi ini, dapat melihat melalui website www.sumutprov.go.id. Pak Gubernur memastikan proses lelang jabatan kali ini bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujarnya.
Sementara untuk komposisi pansel, dia menyebutkan, terdiri dari unsur pejabat Pemprovsu. Yakni Sekdaprovsu R Sabrina, tokoh masyarakat yakni Ibnu S Utomo dan tiga orang akademisi asal Universitas Sumatera Utara.
“Ibu Sabrina merangkap sebagai ketua pansel sekaligus penguji pewawancara. Begitu juga Pak Ibnu, mantan Plt Sekdaprovsu sebagai sekretaris penguji. Lalu ada Edi Irsan, Sekretaris Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum USU merangkap anggota. Prof Subhilhar dan Prof Hj Irmawati yang merupakan Guru Besar USU,” katanya.
reporter | Erris JN
